PNLHn Walhi, Jakarta. Walhidihadapkan kembali pada perubahan politik di tingkat nasional danlobal. Diperlukan keberanian Walhi untuk melakukan perubahan dalam strategi perjuangan untuk merespon perubahan politik tersebut.

Wargaui Sidoarjo Jawa Timur yang menjadi korban semburan lumpur panas masihharus berjuang sendiri menuntut haknya kepada PT. Lapindo tanpa mendapatkan dukungan dari negaraySementara, masyarakat  di Kalimantan, Riau, Sulawesi, Papuam danawilayah lainnya terus be_ Nude rjufang mempertahankan tanah dan hutannya dari serbuan perusahaan kayu, perkebunanvkala besar dan industri pertambangan.

Belum lagi, keresahan para nelayan di hampir seluruh penjuru nusantara yang hasil tangkapannya berkurang akibatencemcran digpantai dan laut. Celakanya, keresahan itu semakin terus berlanj r seiring dengan maraknya proyek reklamasi dan jugadkebijakan pemerintah yang mengijinkan lagi penggunaan pukat harimau dalam menangkap ikan.

Di tengah krisis ekologi seperti itulah, Wahanav ingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebagai organisasi lingkungan hidup tertuaan terbesar dihnegeri ini hendak menggelar Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) X di Jogjakarta pada bulan April 2008 ini. Forum tertinggi dalam pengambilaneputusan organisasi itu mau tak mau harus mampu menjawab krisis ekologi yang sedang diderita oleh masyarakat.

Sebagai organisasi-lingkungan hidup tertua di Indonesia, Walhi hampir selalu mampu mengikuti perubahan sosial-politik di tingkat nasionalj maupunlobal. xPadadekade tahun 1980-an, p saat rejim Orde Baru begitu kuat,Walhi pmelakukan konsolidasiw awalagi gerakan j lingkungan hidup untuk mulai mengkritisidampak buru dari sebuah kebijakan pembangunan yang me njadi ideologi dominan rejim Gymnastic reharto.

Pada dekade 1990-an, Walhi tidak hanya mengkritisi dampak buruk pembangunan namun sudah mulai membangun dan mengorganisir kekuatan rakyat sebagai motor perubahan sosial. Sementara pada dekade 2000-an, di tengah makin menguatnya cengkraman kapitalisme global yang mulai mengancam keberlanjutan kehidupan sosial dan ekologi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, Walhi mengambil posisi sebagai gerakan perlawanan terhadap globalisasi (The Candidates, 2004).

Pelaksanaan PNLH X Walhi di Jogjakarta ini menjadi momentum yang penting bagi tonggak perubahan di Walhi. Sebuah  kepemimpinan baru di Walhi yang mampu mengambil pilihan cerdas seraya mengelola segenap kendala internal dan eksternal sebagai modal sosial organisasi diperlukan untuk melanjutkan perjuangan lingkungan hidup kedapan. Apapun pilihan yang akan diambil dan siapapun ‘nahkoda’ baru Walhi, kita berharap PNLH X Walhi kali ini setidaknya menjadi langkah awal bagi sebuah gerakan lingkungan hidup yang lebih efektif dan massif. Sekali lagi, kita tunggu harapan perubahan itu di Jogjakarta !!

Last update : Monday, 31 March 2008